Updates.
GORONTALO - Gabungan Polisi Wanita (Polwan) Polda dan Polres Gorontalo Kota ikut dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM oleh ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorong dan Aliansi Bergerak Bersama Masyarakat (BBM) Gorontalo di bundaran HI kota Gorontalo, Selasa (06/09/2022).
Pengerahan personel Polwan ini menurut Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono SIK adalah sebagai tim negosiator karena Polwan dinilai lebih bisa menjalin komunikasi harmonis dengan demonstran.
"Dengan adanya tim negosiator Polwan diharapkan bisa menurunkan tensi para pendemo, lebih humanis dan komunikatif, karena memang Polwan sudah dilatih untuk itu (sebagai tim negosiator), dan diharapkan para pendemo yang mayoritas laki-laki dapat menghormati wanita, bukan justru menyerang, dan yang terpenting aksi Unras dapat berjalan dengan tertib tidak anarkhis, " ujar Kabid Humas.
Dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Gorontalo, Polda mengerahkan 1016 personel yang terdiri dari gabungan personel Polda dan Polres baik Polwan maupun Polki yang disebar ke sejumlah titik lokasi yang menjadi sasaran unjuk rasa.
“Hari ini ada lima aliansi yang memberitahukan akan melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum di tiga wilayah yaitu Kota Gorontalo, kabupaten Gorontalo dan di Pohuwato, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai implementasi Tupoksi Polri dalam memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka Polda Gorontalo telang mengerahkan 1016 personel gabungan untuk mengamankan dan mengawal aksi unras yang mereka lakukan, ”ujar Wahyu.
Ia juga mengatakan dalam pengamanan demonstrasi polisi mengedepankan upaya persuasif dan humanis. “Dalam pengamanan Unras, kami kedepankan sikap persuasif dan humanis, namun kami meminta pada demonstran agar dalam melaksanakan aksinya dapat menjaga ketertiban umum, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jangan anarkhis, " tutup alumni Akpol 1998. (***)
